Ringkasan buku selayang pandang jawa timur halaman 6 dan 7.kalla Tika tabu me Inala Jisajik seh pada tanggal 25 Oktober 1945, didatangi oleh dua perwira Inggris utusan Brigjen AWS. Mallaby. Mereka memaksa gubernur menghadap ke kapal perang Sekutu Permintaan tersebut tentu ditolak tegas. Penolakan ini diikuti dengan pendaratan pasukan Sekutu dan Belanda/NICA dengan maksud untuk merebut kekuasaan di Kota Surabaya. Keadaan ini memicu perang besar 10 November 1945 di Surabaya. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagal hari Pahlawan. Pertempuran besar-besaran melanda Kota Surabaya. Hal ini memaksa Gubernur Surjo memindahkan kedudukan pemerintahan daerah ke Mojokerto. Seminggu kemudian kedudukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dipindahkan lagi ke Kediri Pejarah Pemerintahan Jawa Timur merupakan satu dari delapan daerah provinsi tertua dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia. Pembentukan provinsi tersebut berlangsung hanya dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memutuskan untuk membagi wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur Kondisi tidak semakin membaik, kedudukan pemerintah daerah terpaksa dipindahkan lagi ke Kota Malang pada bulan Februari 1947 Selama pusat pemerintahan daerah berada di Malang terjadi mutasi di kalangan pejabat pemerintah daerah setempat. Gubernur Surjo diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung RI di Yogyakarta. Yang menggantikan adalah R.P. Suroso Ternyata penunjukkan tersebut menimbulkan masalah Kemudian Pemerintah Pypkan Dr. Moerdjani pada bulan Juni 1947 menggantikan Suroso. Kedelapan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra, Kalimantan, Sunda kecil, Sulawesi, dan Maluku. Provinsi Jawa Timur berbukotakan Surabaya dengan gubernurnya yang pertama RM.TA Surjo. Dalam sejarah pertumbuhan pemerintah RI di Jawa Timur, Surabaya merupakan kota yang pertama kali mencatat riwayat sebagai pusat pemerintahan daerah yang dapat menjalankan perannya baik ke dalam maupun ke luar. Anda merasa kesulitan mengembalikan kekuasaannya di Indonesia maka Nah gagasan untuk membentuk Negara Indonesia Serikat dengan Negara Tea Timur (NIT) sebagai negara bagian pertama dari negara serikat yang caian tersebut. Belanda bahkan mengerahkan kekuatan militernya yang diken engan Aksi Militer I dan Aksi Militer II. Proses pembentukan pemerintah Keresidenan Surabaya melalui proses yang panjang Pemerintah pusat RI di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1945 menginstruksikan agar daerah-daerah di seluruh Indonesia segera mendirikan Komite Nasional Indonesia (KNI) Warga kota Surabaya yang dipelopori oleh Angkatan Musda pada tanggal 28 Agustus membentuk KNI Daerah Surabaya yang beranggotakan 32 orang. Kendati demikian, kendali pemerintahan Keresidenan Surabaya masih dikuasai oleh penguasa pendudukan Jepang dengan berbagai peraturan militemnya. Kemudian tokoh KNI Daerah Surabaya mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut memutuskan untuk membentuk pemerintahan daerah. Dua pekan setelah Proklamasi Kemerdekaan, Surabaya telah memiliki pemerintahan daerah sendiri dengan residennya yang pertama R. Soedirman Pembentukan pemerintahan daerah Keresidenan Surabaya itu menimbulkan sengketa dengan pihak Jepang Setelah menyerah tanpa syarat kepada pasukan Seladu, pihak militer Jepang harus tetap memegang kekuasaan sampai sekutu datang. Akibatnya, pertempuran antara tentara Jepang dan arek-arek Suroboyo, yang benoaha merebut persenjataan dari tangan Jepang, tidak terhindarkan. A Militer II membawa perubahan pada roda pemerintahan daerah Jawa Timur Kota Blitar yang menjadi pusat pemerintahan provinsi diserbu dan diduduki Belanda, Gubernur Dr. Moerdjani terpaksa menyingkir di lereng Gunung Willis. Akan tetapi, Gunung Willis juga tak luput dari serbuan Belanda. Belanda menangkap Gubernur Moerdjani dan Wagub Doel Amowo serta beberapa pejabat pemerintah daerah lainnya. Untuk mengatasi keadaan tersebut maka Gubernur Militer Jawa Timur Kolonel Sungkono menugaskan wakil Gubernur Jawa Timur Samadikun meneruskan perjuangan dari daerah Blitar. Keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) menyatakan bahwa di seluruh Indonesia termasuk di daerah Jawa Timur berlangsung peralihan kekuasaan dari Belanda kepada Pemerintah RIS, Pada tanggal 15 November 1949 berlangsung pengembalian daerah Madiun, lalu disusul dengan pengembalian daerah Bojonegoro, Selanjutnya, pasukan Belanda ditarik dari Kediri Segera rakyat di seluruh Jawa Timur menuntut dibubarkannya Negara Jawa Timur. Pada tanggal 13 Januari 1950 Wali Negara Jawa Timur mengajukan permintaan kepada Pemerintah RIS supaya menyelenggarakan pemerintahan​