Reformasi Politik di Indonesia merujuk pada periode perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Reformasi ini dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun.

Gerakan Reformasi bermula dari demonstrasi mahasiswa yang menentang korupsi, kekayaan yang tidak merata, pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berpendapat, dan berbagai masalah lainnya yang terjadi di bawah rezim Orde Baru. Demonstrasi ini mencapai puncaknya pada peristiwa Tragedi Trisakti dan Tragedi Semanggi di tahun 1998, yang menewaskan banyak demonstran.

Tujuan utama dari gerakan Reformasi Politik adalah:

Demokrasi yang lebih inklusif: Reformasi Politik bertujuan untuk mendorong sistem politik yang lebih demokratis dan inklusif, dengan partisipasi yang lebih luas dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini meliputi pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan hak-hak sipil yang dijamin.

Transparansi dan akuntabilitas: Gerakan Reformasi berupaya untuk mengatasi korupsi, nepotisme, dan kolusi yang menjadi ciri khas rezim Orde Baru. Reformasi ini berusaha untuk mendorong transparansi dalam pemerintahan, akuntabilitas publik, dan penegakan hukum yang adil.

Perlindungan Hak Asasi Manusia: Gerakan Reformasi bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak individu. Hal ini meliputi kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, dan penghapusan praktik-praktik diskriminatif.

Pembagian kekuasaan yang seimbang: Reformasi Politik menekankan pentingnya pembagian kekuasaan yang seimbang antara cabang-cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Reformasi ini bertujuan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu institusi atau individu, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Pembangunan ekonomi yang adil: Reformasi Politik juga memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan peningkatan kesempatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi ini mendorong kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi.

Reformasi Politik di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam sistem politik, membuka ruang bagi demokrasi yang lebih inklusif, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dan keadilan sosial. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, Reformasi Politik tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah modern Indonesia.