Deklarasi Djuanda adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh Presiden Indonesia pada tahun 1957 yang menetapkan bahwa negara Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas laut dan pulau-pulau yang terletak di sekitar wilayahnya, termasuk Pulau Jawa. Meskipun deklarasi ini memiliki arti penting bagi kedaulatan Indonesia, tetapi deklarasi ini tidak merujuk pada pembentukan organisasi yang berkelanjutan.

Sejauh yang saya ketahui, tidak ada organisasi yang secara khusus dibentuk untuk mengelola atau menerapkan Deklarasi Djuanda. Namun, prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi ini dianggap telah menjadi dasar hukum bagi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengelola wilayah laut dan pulau-pulau di sekitar wilayahnya.

Dalam praktiknya, kinerja pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayahnya melalui Deklarasi Djuanda telah diuji oleh berbagai masalah, seperti klaim wilayah dari negara lain, masalah illegal fishing, dan kerusakan lingkungan di sekitar wilayah laut Indonesia. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi masalah-masalah ini melalui kebijakan dan tindakan yang berkelanjutan, baik secara nasional maupun internasional.

Dalam kesimpulannya, sementara Deklarasi Djuanda tidak merujuk pada pembentukan organisasi yang berkelanjutan, namun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya telah menjadi dasar hukum bagi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengelola wilayah laut dan pulau-pulau di sekitar wilayahnya. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melindungi wilayahnya melalui kebijakan dan tindakan yang berkelanjutan