Jawaban:

1. Agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta kronisme merupakan salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berikut ini adalah tiga agenda terkait pemberantasan KKN dan kronisme yang pernah dilakukan oleh pemerintahan SBY dan Jokowi:
2. Penyusunan dan pelaksanaan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UU PK)
3. Pada tahun 2002, pemerintahan SBY mengeluarkan UU PK sebagai dasar hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. UU PK ini mengatur tentang pencegahan, pemberantasan, dan penyidikan tindak pidana korupsi serta memberikan sanksi bagi pelaku korupsi. Selain itu, UU PK juga mengatur tentang pengaturan badan-badan yang bertugas dalam pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Pemberantasan Korupsi (LHK). Pemerintahan Jokowi juga terus mendorong pelaksanaan UU PK dan memperkuat badan-badan pemberantasan korupsi.
4. Penyusunan dan pelaksanaan strategi pemberantasan KKN
5. Pemerintahan SBY dan Jokowi juga telah menyusun dan menerapkan strategi pemberantasan KKN yang terdiri dari beberapa langkah, seperti:
6. Mengurangi celah-celah legal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku KKN
7. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan
8. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan
9. Mendorong terbentuknya iklim bisnis yang sejahtera dan adil bagi semua pihak
10. Mendorong pembentukan kultur anti-KKN di masyarakat
11. Penanganan kasus-kasus KKN secara efektif dan adil
12. Pemerintahan SBY dan Jokowi juga telah mendorong penanganan kasus-kasus KKN secara efektif dan adil, dengan menggunakan mekanisme hukum yang berlaku. Beberapa kasus KKN yang telah ditangani oleh pemerintahan ini antara lain adalah kasus Bank Century, kasus korupsi dana pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan, dan kasus korupsi dana pengadaan barang dan jasa di Kementerian Kesehatan.