Supersemar adalah surat perintah presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966. Surat perintah ini memberikan kewenangan kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menangani situasi yang terjadi di Indonesia pada saat itu, yaitu situasi ketegangan yang tinggi antara pihak-pihak yang berseberangan di Indonesia.

Setelah dikeluarkannya Supersemar, Jenderal Soeharto menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan berbagai tindakan yang bertujuan untuk menstabilkan situasi di Indonesia. Tindakan-tindakan tersebut meliputi penangkapan dan penahanan sejumlah tokoh politik yang dianggap bertanggung jawab atas situasi yang terjadi, serta pembentukan komite-komite keamanan yang bertugas untuk menangani masalah-masalah keamanan di Indonesia.

Situasi ekonomi Indonesia setelah dikeluarkannya Supersemar tidak dapat dijelaskan secara pasti, karena situasi ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor yang berbeda. Namun secara umum, setelah Supersemar dikeluarkan, Indonesia mengalami masa-masa stabilitas politik yang relatif lebih baik, yang memungkinkan pemerintah untuk fokus dalam mengelola perekonomian Indonesia. Sejak tahun 1970-an, Indonesia mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, yang terus berlangsung hingga sekarang ini. Namun, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam mengelola perekonomiannya, termasuk tantangan terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengentasan ketimpangan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.