Pada masa Orde Lama, relasi antara serikat buruh dan partai politik cenderung tidak harmonis. Partai politik dianggap sebagai "bagian dari pemerintah" dan serikat buruh dianggap sebagai "bagian dari masyarakat sipil". Hal ini menyebabkan serikat buruh mengalami keterbatasan dalam memperjuangkan hak-hak buruh, terutama karena seringkali tidak mendapat dukungan dari partai politik. Namun, meskipun demikian, serikat buruh tetap berusaha untuk memperjuangkan hak-hak buruh melalui aksi-aksi protes dan perundingan dengan pemerintah.