Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah peristiwa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1959. Pada tanggal tersebut, Presiden Sukarno mengeluarkan sebuah dekrit yang memberikan dia kuasa penuh untuk mengambil tindakan yang dianggap diperlukan untuk mengatasi situasi yang dianggap mengancam keamanan negara. Dekrit ini diterbitkan dalam tengah-tengah konflik antara pemerintah dan pemberontak PRRI/Permesta yang berlangsung di Sumatra dan Sulawesi.

Dekrit ini mengambil alih kuasa dari Dewan Perwakilan Rakyat dan mengecualikan Dewan dari proses pengambilan keputusan pemerintah. Ini juga memberikan wewenang kepada presiden untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tanpa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Dekrit ini dianggap sebagai salah satu dari beberapa tindakan yang mengarah pada pengambilalihan otoritas pemerintah oleh Sukarno dan pergeseran menuju sistem pemerintahan yang lebih autoriter. Hal ini juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mempercepat kejatuhan Orde Lama di Indonesia.