Jawaban:

Politik dualisme kerjasama dibidang ekonomi adalah kebijakan yang menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan pedagang dalam mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pengatur dan pelindung kepentingan umum, sementara pedagang berperan sebagai pelaku ekonomi yang memasok barang dan jasa ke masyarakat. Sultan Agung menerapkan kebijakan ini dengan memberikan keringanan pajak dan memberikan perlindungan terhadap para pedagang agar mereka merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Sedangkan politik otonomi dibidang politik adalah kebijakan yang memberikan kebebasan kepada wilayah-wilayah di bawah kekuasaan raja untuk mengatur kehidupan politik dan sosialnya sendiri. Sultan Agung memberikan otonomi kepada para kepala desa dan raja-raja kecil di wilayah Mataram untuk mengatur kehidupan mereka sendiri, namun tetap dalam bingkai kebijakan yang ditetapkan oleh raja.

Aplikasi dari kebijakan politik dualisme kerjasama dibidang ekonomi dan otonomi dibidang politik oleh Sultan Agung masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Pemerintah tetap berperan sebagai pengatur dan pelindung kepentingan umum, namun juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga memberikan otonomi kepada daerah dalam mengatur kehidupan politik dan sosialnya sendiri, namun tetap dalam bingkai kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.