Jawaban:

Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia berlangsung dari 1957 hingga 1966, di mana pemerintahan Indonesia dikepalai oleh Presiden Soekarno dengan kebijakan politik terpimpinnya. Selama masa ini, terjadi beberapa perubahan dalam perkembangan pers Indonesia.

Pada awal masa Demokrasi Terpimpin, kebebasan pers masih relatif terjaga. Namun, pada akhir 1950-an, pemerintah Soekarno mulai memberlakukan kebijakan-kebijakan yang membatasi kebebasan pers. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penerbitan Undang-Undang Pokok Pers No. 4 Tahun 1960 yang memberikan pemerintah wewenang untuk mengontrol dan menindak pers yang dianggap melanggar keamanan nasional.

Selain itu, pemerintah juga memperketat persyaratan untuk mendirikan dan mengelola media massa, serta membatasi kebebasan wartawan dalam meliput berita. Beberapa media massa, terutama yang dianggap kritis terhadap pemerintah, dibubarkan atau diambil alih oleh pemerintah.

Meskipun demikian, pada masa Demokrasi Terpimpin juga terjadi perkembangan pers di Indonesia. Beberapa media massa yang masih bisa bertahan, seperti majalah Tempo dan Harian Kompas, terus berupaya meliput berita dengan objektif dan kritis. Selain itu, terdapat juga beberapa jurnalis dan wartawan yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang membatasi kebebasan pers.

Namun, secara keseluruhan, perkembangan pers pada masa Demokrasi Terpimpin dapat dikatakan terbatas dan terkendala oleh berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Soekarno. Baru setelah masa Demokrasi Terpimpin berakhir dan masa Orde Baru dimulai, kebebasan pers di Indonesia secara bertahap mulai diperluas kembali.