Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagian besar difokuskan pada pemulihan ekonomi yang terpuruk setelah krisis moneter 1997-1998. Salah satu program kerjanya adalah dengan melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Program lainnya termasuk pengurangan subsidi, privatisasi perusahaan negara, dan peningkatan investasi asing. Namun, program-program tersebut cenderung gagal dalam implementasinya karena kurangnya dukungan dari parlemen dan korupsi yang masih merajalela di pemerintahan. Selain itu, Gus Dur juga dikenal dengan kebijakan luar negeri yang pro-palestina dan anti-AS, yang membuat hubungan Indonesia dengan negara-negara barat menjadi tegang.