Pada masa Orde Baru di Indonesia, terjadi pelarangan terhadap beberapa hak asasi manusia atau HAM, antara lain:

1. Kebebasan berpendapat dan berekspresi: Pemerintah Orde Baru melarang orang untuk mengkritik pemerintah dan memberikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Pelarangan ini termasuk larangan terhadap media massa untuk memberitakan hal-hal yang dianggap negatif oleh pemerintah.
2. Kebebasan berkumpul dan berorganisasi: Pemerintah Orde Baru juga melarang warga untuk berkumpul dan berorganisasi secara bebas. Pembentukan organisasi dan kegiatan-kegiatan massa harus mendapat izin dari pemerintah, dan seringkali izin tersebut tidak diberikan atau dicabut.
3. Kebebasan beragama: Pemerintah Orde Baru membatasi kebebasan beragama dengan menerapkan paham-paham tertentu dan melarang kegiatan keagamaan yang dianggap mengancam kestabilan politik.
4. Hukuman mati: Pemerintah Orde Baru menerapkan hukuman mati untuk beberapa tindak kriminal, meskipun dengan pengadilan yang kontroversial dan minim keadilan.
5. Penahanan tanpa proses hukum: Pemerintah Orde Baru melakukan penahanan terhadap warga tanpa proses hukum yang jelas. Banyak warga yang ditahan tanpa alasan yang jelas dan tidak diberikan hak-hak dasar seperti pengacara dan pengadilan.