Jawaban:

Penjelasan:

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sebagai negara merdeka dan berdaulat. Namun, dalam beberapa tahun pertama kemerdekaannya, Indonesia mengalami periode yang sulit dan penuh tantangan, termasuk ancaman dari beberapa negara yang berusaha untuk menjajah kembali Indonesia dan juga adanya gerakan separatis di beberapa wilayah Indonesia.

Salah satu masalah utama pada masa itu adalah terkait dengan struktur politik Indonesia, yang pada awalnya berbentuk negara kesatuan yang terdiri dari beberapa negara bagian atau provinsi yang otonom. Hal ini membuat negara bagian memiliki kekuasaan yang besar dalam mengambil keputusan dan membuat pemerintahan pusat menjadi lemah.

Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 1950, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), yang akan terdiri dari 16 negara bagian. Namun, upaya untuk membentuk RIS tidak berhasil menciptakan stabilitas politik yang diharapkan, karena negara-negara bagian tersebut masih memiliki kekuasaan yang besar dan terjadi konflik kepentingan di antara mereka.

Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah tegas untuk mengembalikan Indonesia ke dalam negara kesatuan dengan membubarkan RIS dan membentuk Republik Indonesia sebagai negara kesatuan tunggal. Hal ini ditetapkan melalui sebuah keputusan politik yang dikenal sebagai "Kembali ke UUD 1945" atau "Dwikora".

Keputusan tersebut disertai dengan upaya untuk menyatukan pemerintahan, ekonomi, dan budaya di seluruh Indonesia, dan berhasil mengembalikan stabilitas politik ke dalam negeri. Proses ini juga dibantu oleh dukungan dari masyarakat dan pihak militer yang setia pada ideologi nasionalis Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Presiden Soekarno adalah tokoh yang berhasil mengembalikan Republik Indonesia Serikat ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia melalui keputusan politik yang tegas dan dukungan dari berbagai pihak. Tindakan ini juga telah membawa stabilitas politik ke dalam negeri dan memperkuat kedaulatan nasional Indonesia.