Filipina Pada Dekade 1990-an Hingga

Filipina Pada Dekade 1990-an HinggaSekarang

Pada pemilihan Presiden Filipina Mei 1992,

memunculkan nama Fidel Ramos sebagai

pemenangnya, Ramos memperoleh kurang 24 persen

suara sah secara keseluruhan. Ramos adalah mantan

Kepala staf militer dan Menteri Pertahanan di bawah

pimpinan Aquino. Ramos tidak populer di beberapa

tempat karena dia telah memimpin agensi yang

dituduh menegakkan darurat militer dibawah Marcos

sebelum berbalik melawan Marcos untuk

memberikan dukungan penting kepada Aquino pada

tahun 1986. Beberapa pengamat dengan cemas

mencatat selama pemilihan bahwa pemenang

mungkin iri pada yang kalah dan memang Ramos

mewarisi tanggung jawab untuk berurusan dengan

pemberontakan dari kanan dan kiri, selain itu krisis

energi parah yang menghasilkan pemadaman listrik

setiap hari, infrastruktur yang rusak dan kurang

memadai, hutang luar negeri yang besar, dan

masalah-masalah populasi yang setengahnya tinggal dibawah garis kemiskinan.

Pada awal November 2013, sebagian besar

kawasan Filipina Tengah dihancurkan oleh Topan

Super Haiyan, topan tropis besar yang memotong

petak luas sekitar 800 mil (800 km) panjang

melintasi beberapa pulau sebelum keluar ke Laut

Cina Selatan. Ribuan orang terbunuh, dan ratusan

ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Itu adalah

yang paling parah dari beberapa bencana alam yang

melanda negara itu tahun itu, termasuk topan pada

bulan Agustus dan Oktober dan gempa berkekuatan

7,1 skala Richter, juga pada bulan Oktober.

Mungkin masalah kebijakan luar negeri yang

paling mendesak bagi Filipina pada tahun 2010

adalah sikap Tiongkok yang semakin tegas di Laut

Cina Selatan. Ketika Filipina berupaya

meningkatkan kekuatan militernya yang lemah, pada

tahun 2014 Filipina mengajukan kasus ke Pengadilan

Arbitrase Permanen di Den Haag. Mereka meminta

putusan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum

Laut mengenai terumbu karang yang berada di dalam

perairan teritorial Filipina. Tiongkok mengklaim

kepemilikan perairan yang dekat dengan Filipina dan

pada bulan April 2015 memulai pembangunan pulau

buatan di Fiery Cross Reef, yang meningkatkan

ketegangan di wilayah tersebut. Pada Juli 2016

pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada bukti

klaim historis Tiongkok atas perairan dan

memutuskan bahwa Tiongkok telah melanggar hak

kedaulatan Filipina. Selain itu, dinyatakan bahwa

program pembangunan pulau oleh Tiongkok telah

menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius.

Para pejabat dari Filipina menyambut keputusan itu,

tetapi Tiongkok menolak keputusan tersebut dan

mengklaim bahwa pengadilan tidak memiliki

yurisdiksi dan mekanisme penegakan hukum apa

pun.

Dalam pemilihan Presiden Filipina tahun

2016, dimenangkan oleh Rodrigo Duterte, mantan

walikota Kota Davao. Duterte berhasil menarik

simpati rakyat Filipina dengan retorika populis dan

platform anti-korupsi yang luas. Dalam

kampanyenya Duterte berjanji untuk mengeksekusi

100.000 penjahat dan pada saat pelantikannya pada

bulan Juni 2019, di Filipina ada lonjakan dramatis

dalam pembunuhan di luar proses hukum terhadap tersangka pengedar narkoba

souce : google