Jawaban:

e. penetapan PNI sebagai partai tunggal.

Penjelasan:

BP-KNIP tidak sepakat dengan PPKI dalam hal e. penetapan PNI sebagai partai tunggal. Pada saat itu, BP-KNIP berpendapat bahwa Indonesia harus memiliki sistem multipartai yang lebih demokratis dan inklusif, sehingga keberadaan partai-partai politik yang mewakili berbagai kepentingan dan pandangan politik harus diakui dan diizinkan beroperasi di Indonesia. BP-KNIP juga berpendapat bahwa kebijakan partai tunggal dapat membatasi kebebasan berpendapat dan hak politik warga negara dalam memilih perwakilan mereka di pemerintahan. Oleh karena itu, BP-KNIP menolak penetapan PNI sebagai partai tunggal oleh PPKI.