Jawaban:

Penjelasan:

Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, terdapat krisis politik yang cukup serius pada akhir 1950-an, yang memuncak pada peristiwa PRRI dan Permesta. Untuk mengatasi krisis ini, Presiden Soekarno memutuskan untuk membentuk MPRS yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan mengubah Undang-Undang Dasar 1945 serta mengawasi kinerja Pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Pembentukan MPRS melalui penetapan presiden ini dianggap kontroversial karena tidak mengikuti mekanisme yang sudah diatur dalam UUD 1945.