Hukum ketenagakerjaan atau hukum buruh adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Sejarah hukum ketenagakerjaan dimulai pada awal abad ke-19 ketika Revolusi Industri terjadi di Eropa dan Amerika Serikat, di mana para pekerja berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Di Inggris, Undang-Undang Pabrik tahun 1833 mengatur jam kerja anak-anak di bawah usia 9 tahun, sementara Undang-Undang Pabrik tahun 1847 membatasi jam kerja perempuan dan anak-anak. Di Amerika Serikat, Knights of Labor didirikan pada tahun 1869 untuk melindungi hak-hak pekerja. Kemudian, pada tahun 1935, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Hak-Hak Karyawan (National Labor Relations Act) yang memberikan hak bagi para pekerja untuk membentuk serikat pekerja.

Di Indonesia, sejarah hukum ketenagakerjaan dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1900, pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Kerja (Arbeidswet) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 1948 yang memberikan hak-hak pekerja dan mendorong pembentukan serikat pekerja.

Undang-Undang Ketenagakerjaan kemudian direvisi pada tahun 1954, 1964, 1974, 1992, dan yang terbaru adalah pada tahun 2003. Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, perlindungan tenaga kerja, pembentukan serikat pekerja, dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan.

Sejak itu, hukum ketenagakerjaan di Indonesia terus berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Saat ini, hukum ketenagakerjaan di Indonesia memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak pekerja dan pengusaha, serta menciptakan hubungan kerja yang sehat dan harmonis antara keduanya.