Jawaban:

1.Tuliskan penyebab langsung jatuhnya kabinet Sukiman. Jelaskan! Jawab: Penyebab jatuhnya kabinet Sukiman adalah ditandanganinya Perjanjian Persenjataan dan keamanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Mutual Security Act.

2.Berikan alasan mengapa sistem kepartaian yang dianut pada tahun 1950an adalah multi partai. Kaitkan analisis kalian dengan pendapat yang pernah dikemukakan oleh Mohammad Hatta! Jawab: Pembentukan partai politik merupakan salah satu indikator dari negara Indonesia melaksanakan pemerintahan secara demokratis

3.Apakah yang dimaksud dengan Zaken Kabinet? Jawab: Zaken Kabinet adalah kabinet yang menterinya diambil dari berbagai ahli/ professional dalam bidang masing-masing.

4.Mengapa Pemilu 1955 dianggap pemilu paling demokratis? Jawab: Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilu ini dilakukan pada masa Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu ini dianggap sebagai paling demokratis dikarenakan (a) Partisipasi yang tinggi dari rakyat Indonesia,(b) setiap partai politik dan perorangan pun harus diberi kebebasan untuk mengikuti Pemilu. Oleh karena itu, penetuan peserta Pemilu tanpa adanya verifikasi seperti sekarang, (c) tidak adanya politik uang, (d) berlangsung secara tertib dan aman.

5.Jelaskan persamaan dan perbedaan antara pemilu pertama tahun 1955 dengan pemilu tahun 2014! Jawab: Pemilu dilaksanakan dua tahap, yaitu tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Konstituante. Pemilu tahun 2014 diselenggarakan dua tahap, tahap pertama memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD, tahap kedua memilih presiden secara langsung.

6.Jelaskan tujuan diberlakukannya kebijakan ekonomi Benteng. Jelaskan pula mengapa program ekonomi Benteng ini akhirnya mengalami kegagalan! Jawab: (1) Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal, (2) Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif (3) Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah (4) Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya (5) Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka mereka

7.Mengapa pada masa Demokrasi Liberal sering berganti ganti kabinet? Pada Demokrasi Liberal terdapat 7 perdana menteri dalam rentan waktu 9 tahun. Sebuah kebinet rata-rata minimal hanya memerintah selama setahun.

8.Apakah yang dimaksud dengan peristiwa Tanjung Morawa? Jawab : Peristiwa Tanjung Morawa terkait dengan pembebasan tanah milik Deli Planters Vereeniging (DPV). Tanah ini sebelumnya sudah digarap penduduk, kemudian diminta untuk dikembalikan kepada DPV. Usaha pembebasan tanah ini mendapat perlawanan dari penduduk. Karena menghadapi hambatan, pemerintah kemudian menggunakan alat-alat kekuasaan negara untuk memindahkan penduduk dari lokasi tersebut. Atas perintah Gubernur Sumatera Timur, tanah garapan tersebut kemudian ditraktor oleh polisi yang kemudian mendapatkan perlawanan dari petani yang mengakibatkan insiden yang menelan korban meninggalnya 5 orang petani. Peristiwa ini memunculkan mosi di Parlemen yang menuntut kepada pemerintah agar menghentikan sama sekali usaha pengosongan tanah yang diberikan kepada DPV sesuai dengan keputusan Pemerintahan Sukiman dan semua tahanan yang terkait dengan peristiwa Tanjung Morawa segera dibebaskan. Desakan-desakan ini akhirnya membuat Kabinet

9.Bagaimana kondisi politik pada masa Demokrasi Liberal? Jawab: Pada Demokrasi Liberal (1950-1959), sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem parlementer yang mana terdapat pemeisahan kekuasan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Kepala negara dipegang oleh Presiden, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Presiden menunjuk tokoh sebagai formatur dari pembentukan kabinet. Demokrasi Liberal ditandai dengan sering berganti gantinya kabinet. Selama rentan waktu 9 tahun terdapat 7 Kabinet yang silih berganti memimpin Indonesia. Selain bergantinya kabinet, pergolakan diberbagai wilayah juga menjadi salah satu permasalahan pada masa Demokrasi Liberal

maaf baru sembilan