Jawaban:

Ada lima alasan komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak boleh kembali muncul di Indonesia. Dari segala aspek teologi, ideologi, sosial, politik, dan sejarah yang diajarkan paham ini sangat bertentangan dengan ajaran Indonesia sebagai negara demokrasi dan berideologi pancasila.

Hal tersebut dikatakan oleh, Seketaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdul Mun'in DZ dalam diskusi seminar dan dialog lintas generasi 'menyelamatkan generasi muda Indonesia dari bahaya komunisme', di Gedung Joang 45, Selasa (31/5/2016).

Ia mengatakan, dari segi teologi, komunisme telah melawan prinsip ketuhanan. Hal ini karena komunisme tidak mengenal adanya Tuhan. Sedangkan di Indonesia, dalam sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa.

Selain itu, dari segi ideologi, komunisme tentu sangat berlainan dengan paham Pancasila. Perbedaan itu tertanam jelas dari butir Pancasila.

Dari segi sosial, kata Abdul, komunisme mengajarkan pertentangan kelas. Misalnya, pertentangan kelas antara buruh dan majikan, kaya dan miskin, tuan dan bawahan. Padahal, prinsip tersebut akan terus mengadu domba antara pihak yang merasa tertindas dan ditindas, sehingga tidak tercipta suasana yang harmonis.

"Indonesia tidak menanamkan prinsip itu, tidak ada pertentangan kelas. Kalau terus memperdebatkan kelas tidak akan selesai masalahnya dan akan ada terus ketegangan," ujar Abdul Mun'in.

Abdul juga mengatakan, dari segi politis, komunisme jelas mengajarkan bagaimana melakukan agitas dan propaganda kepada lawan politik. Sedangkan hal tersebut tidak dibenarkan. Pasalnya, Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kebenaran dan jujur termasuk dalam berpolitik.

Peristiwa 1965 dikenal sebagai pemberontakan PKI yang paling besar karena memakan banyak korban baik dari para jenderal TNI, masyarakat sipil, hingga anggota PKI.

"Pemberontakan yang dilakukan kan jelas tidak membawa keuntungan dan muslihat yang baik bagi bangsa. Karena Itu PKI tidak boleh ada kembali," kata Abdul.

Penjelasan:

Sejarah Indonesia pada 1948 ditandai dengan adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun. Didahului gerakan revolusioner yang disebut formal fase nonparlementer, yakni pengambilalihan kekuasaan dari pemerintah yang sah.

Peristiwanya terjadi pada 18 September 1948. Dipimpin Amir Syarifuddin dan Muso. Usaha kudeta itu disertai pula penculikan dan penganiayaan serta pembunuhan sejumlah penduduk sipil, polisi, dan ulama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Aksi sepihak oleh PKI dalam bentuk kekerasan ternyata masih berlanjut dan muncul ke permukaan sejak 1960. Meletusnya Gerakan 30 September 1965 seakan menjadi antiklimaks. Disusul gerakan sporadis hingga 1968-an. Kekerasan oleh PKI di Indonesia menorehkan sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia karena terjadi aksi-reaksi antarkelompok di masyarakat dan dengan jumlah korban tak sedikit.

Kebijakan sistematis oleh PKI sekaligus merupakan kelengahan pemerintah. Untuk itu, perlu dicermati guna pengayaan pengetahuan mengenai fakta historis pelanggaran hak asasi manusia. Dengan pengetahuan itu, terbuka bagi upaya perlindungan hak asasi manusia ke depan, dan bukan tidak mungkin membuka akses projustisia.

Pengkajian ini bagian dari penguatan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (1998-2003) yang berisi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukum lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Dalam ketentuan umum UU No 39 Tahun 1999, pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa salah satu fungsi lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri adalah melaksanakan pengkajian dan penelitian di samping penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

maaf klo salah")