Menurut sy kebijakan tersebut hal yang mubadzir dan kurang efektif karena pengimplementasiannya tidak sesuai dengan tolak ukur ranah masyarakat yang ditargetkan. Jika ditinjau dari segi manapun, kebijakan tersebut hal yang lumrah bagi seluruh negara untuk diterapkan. Namun, belum pas untuk euforia masyarakat Indonesia yang masih memikirkan keuntungan dirinya masing². Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla terlalu percaya diri akan keberhasilan program tersebut dan tidak memperhitungkan faktor-faktor lain yang berdampak signifikan dalam jangka panjang. Sehingga, belum separo dijalankan, kebijakan tersebut menemui kebuntuan.

PEMBAHASAN

BLT adalah kompensasi BBM berupa bantuan langsung tunai(cash transfer) dari Pemerintah yang ditujukkan kepada masyarakat golongan menengah ke bawah atau di bawah garis kemiskinan sebesar Rp. 100.000,- setiap bulannya.

Dana BLT dianggap kurang efektif karena terjadi penyimpangan di berbagai titik daerah. Akses untuk mendapatkan dana BLT hanya menggunakan identitas pribadi (KTP) di mana ini tidak cukup untuk mengatasi pembohongan taraf ekonomi seseorang. Ada warga yang mampu mengaku kalau dirinya tidak mampu demi mendapatkan dana cuma2 BLT. Ini sangat diherankan di mana perangkat desa terkesan cuek bebek atau tidak melakukan evaluasi berlanjut terkait catatan taraf ekonomi masing² warganya. Sehingga, dana BLT yang digelontorkan pemerintah mengalami kebocoran atau jebol di luar anggaran prediksi yang direkayasakan.

Selanjutnya,Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kallaterlalu ambisius dalam mengimplementasikan program kebijakan minyak tanah ke gas elpiji dan tidak mempertimbangkan faktor² lain yang berdampak besar. Pemerintah tidak banyak melakukan persiapan dengan matang dan tidak berpicu pada kegagalan kebijakan konversi minyak tanah ke briket batubara pada tahun 1990an. Sehingga, kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terkait konversi minyak tanah ke gas pada tahun 2008-2009 mengalami kebuntuan.

Beberapa alasannya adalah

1) Ketika minyak tanah internasional mengalami krisis dan harga melambung tinggi, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla kelabakan untuk mengatasinya. Sehingga, Pemerintah terpaksa mengeluarkan subsidi ganda di luar prediksi yang direkayasakan; subsidi minyak tanah di beberapa daerah yang langka akan minyak tanah dan sebagiannya berupa subsidi kompor dan tabung gas yang terus berjalan.

2) Sifat fanatik masyarakat Indonesia yang membudaya. Ini hal yang tidak gampang bagi masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan minyak tanah untuk beralih ke gas elpiji meskipun kompor dan tabung gas diberi cuma² oleh Pemerintah.

3) Terjadi penimbunan minyak tanah bagi pihak² yang ingin mengeruk keuntungan di tengah-tengah hiruk pikuknya ketidakjelasan kebijakan pemerintah. Masyarakat terpaksa merogoh kocek lebih demi mendapatkan minyak tanah.

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa kebijakan BLT dan konversi minyak tanah ke gas dianggap kurang efektif di mana terjadi ketidakmerataan pengimplementasiannya ke golongan masyarakat yang tidak mampu.

-------

Detail

Kelas : XII

Mapel : Sejarah

Bab : Ekstra-Republik Indonesia Serikat

Kode : 12.3.4

Kata Kunci : BLT, Susilo Bambanh Yudhoyono