Penjelasan:

a. Kehidupan Ekonomi Zaman JepangNah, kalian tahu nggak sih kalau dulu itu, perekonomian Indonesia bercorak ekonomi perang, tepatnya pada masa pendudukan Jepang. Ciri-ciri ekonomi bercorak perang itu ketika adanya pengaturan, pembatasan, dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintah militer.

Seluruh kegiatan ekonomi dan pembangunan kemudian diambil alih oleh pemerintah pendudukan Jepang. Dengan mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang menyatakan bahwa pemerintah militer (Gunseikan) langsung mengawasi perkebunan, sedangkan perkebunan-perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan perang, ditutup. Namun sebaliknya, untuk perkebunan gula, jarak, karet, teh, dan kina terus diberdayakan untuk perang. Hal itu dikarenakan komoditas ini sangat mendukung Jepang dalam menyiapkan akomodasinya dalam berperang.

Mata uang indonesia

Uang terbitan pemerintah Jepang

(Sumber: kompasiana.com)

Kemudian pada bidang perbankan, Jepang mendirikan bank-bank setelah melikuidasi bank-bank peninggalan Belanda. Adapun bank-bank yang didirikan yaitu Mitsui Ginko, Taiwan Ginko, Yokohama Ginko, dan Kana Ginko. Nah, Jepang sendiri pernah mengalami defisit lho Squad, semua itu akibat pembangunan bidang militer. Demi “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”, perekonomian penduduk harus dikorbankan hingga lumpuh. Cara yang dilakukan termasuk kejam lho, Squad. Bayangin aja ya, pada saat itu penduduk dipaksa menyerahkan tenaganya serta hasil bumi mereka. Akibat hal itu, penduduk mulai kekurangan gizi, kesengsaraan mulai merajalela di berbagai daerah, kesehatan jauh menurun, dan mayoritas penduduk mengalami penderitaan.

b. Kehidupan Sosial Zaman Jepang

Jepang yang pada waktu itu sedang terlibat dalam perang dunia ke-2, kemudian mererapkan beberapa kebijakan dalam rangka kepentingan perangnya. Pertama, Jepang melarang seluruh kebudayaan Barat masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kedua, Jepang menginginkan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi dalam pengantar pendidikan, tentunya untuk menggantikan bahasa Belanda. Ketiga, sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial yang merupakan warisan penjajahan Belanda, harus dihapus