politik etis harus dilakukan secara menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada golongan pribumi, tetapi juga penduduk lain seperti Timur Asing dan kaum Eropa.

Penjelasan:

Politik etis merupakan sebuah kebijakan pembaharuan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat bumiputera. Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral untuk kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias Van Deventer. Trias ini meliputi sebagai berikut.

1. Irigasi (pengairan), mendirikan dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan kepada kepentingan pertanian.
2. Emigrasi yakni mengajak penduduk kepada bertransmigrasi.
3. Edukasi yakni menambah luas dalam segi pengajaran dan pendidikan.

Pada praktiknya, kebijakan politik etis ini mengalami penyimpangan. Berikut ini penyimpangan penyimpangan tersebut.

• Irigasi, pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur kepada perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.
• Edukasi, pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan kepada mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka kepada seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang bisa. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan biasanya.
• Migrasi, migrasi ke kawasan luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini sebab beradanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Deli, Suriname, dll. Mereka dibentuk menjadi kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Sebab migrasi ditujukan kepada memenuhi kepentingan akan tenaga kerja, karenanya tidak jarang jumlah yang melarikan diri. Kepada mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.

Penyimpangan tersebut menyebabkan munculnya kritikan dari berbagai kalangan, salah satu kritikan dari seorang tokoh bernama Ernest Douwes Dekker. Ernest Douwes Dekker termasuk yang menentang ekses pelaksanaan politik ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong. Padahal, seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda (Indiers), yang di dalamnya termasuk pula orang Eropa yang menetap (blijvers) dan Tionghoa.

Dengan demikian, kritik Ernest Douwes Dekker terkait politik etis adalah politik etis harus dilakukan secara menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada golongan pribumi, tetapi juga penduduk lain seperti Timur Asing dan kaum Eropa.