Apa tugas utama daendels di indonesia

Kelas : VIII (2 SMP)
Materi : Pemerintah Daendels
Kata Kunci : pemerintah, daendels, tugas

Pembahasan :
Pada tahun 1808 Louis Bonaparte (seorang raja di Belanda) keponakan dari Napoleon Bonaparte (seorang kaisar Perancis) mengangkat Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Indonesia). Tugas utama Daendels adalah
1. mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Tugas ini ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu :
a. memperkuat angkatan perang dengan meningkatkan jumlah prajurit dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang dan membentuk pasukan pribumi (Jayengsekar) yang berada langsung di bawah komandonya;
b. meningkatkan kedislipinan prajurit dengan meningkatkan kesejahteraan prajurit, antara lain : membentuk tangsi-tangsi militer, memberikan pakaian seragam, menaikkan gaji, dan mendirikan rumah sakit militer;
c. mengerahkan tenaga rakyat untuk membuat benteng-benteng baru, misalnya di jatinegara (Jakarta), Candi Lama (Semarang), dan Dataran Tinggi Bandung;
d. mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, mengubah pengecoran perunggu milik rakyat di Semarang menjadi pengecoran peluru;
e. membuat jalan raya di Pulau Jawa sepanjang 1.000 km dari Anyer (Banten) sampai Panarukan (jawa Timur) dengan cara rodi atau kerja paksa;
f. membangun kembali armada pertahanan laut yang telah dihancurkan oleh tentara Inggris dengan membangun antara lain : 13 kapal meriam dan 40 kapal kora-kora, serta mendatangkan kapal peang berukuran besar dari Eropa;
g. membangun pelabuhan armada di Ujungkulon (Banten Selatan) dan Merak (Banten Utara), serta membuat benteng Lodewijk di Pulau Menari (Laut Jawa di daerah Banten).

2. mengatur dan menata kembali pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Tugas ini ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu :
a. membiarkan terus adanya perbudakan;
b. mendirikan sekretariat negara (Algemene Secretarie) untuk membereskan administarsi kenegaraan;
c. memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Jakarta Pusat (Weltevreden);
d. membagi Pulau Jawa atas sembilan daerah yang dikepalai oleh seorang kepala daerah dengan sistem pemerintahan sentralisasi;
e. membentuk kantor-kantor pengadilan rakyat di Surabaya serta pengadilan tinggi dan pengadilan militer di Batavia;
f. mengubah kedudukan bupati menjadi pegawai yang gajinya ditentukan oleh pemerintah;
g. raja-raja Jawa (Surakarta dan Jogjakarta) dinyatakan sebagai bawahannya.

3. membereskan masalah keuangan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Tugas ini ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu :
a. mengeluarkan uang kertas dalam jumlah yang besar;
b. meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara memborongkan pemungutan pajak kepada orang-orang swasta;
c. mengusahakan tanaman kopi di daerah Priangan dengan rakyat diwajibkan menanam kopi yang hasilnya harus diserahkan kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan;
d. penyerahan wajib (verplichte leverranties);
e. sistem contingenten, yaitu petani harus menjual hasil bumi sebagai pajak;
f. menerapkan cara-cara paksa dengan meminjam uang kepada orang-orang kaya serta mengambil harta dari rumah gadai, balai lelang, dan balai harta peninggalan;
g. menjual tanah pemerintah (tanah partikelir) kepada orang-orang Belanda dan Cina yang digunakan untuk membiayai usaha pertahanan;
h. membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemeene Rakenkamer) yang bertugas mengawasi keluar masuknya uang negara.


Semangat!