Jawaban:

Pemberontakan Daud Beureueh (DI/TII Aceh) pada tahun 1953 disebabkan kekecewaan masyarakat Aceh terhadap berbagai kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat. Selain itu, peleburan Aceh ke dalam propinsi Sumatera Utara pada tahun 1950 mengakibatkan kemarahan rakyat dan menentang kebijakan pusat serta menuntut dikembalikannya status propinsi Aceh yang otonom. Pemerintah Indonesia dalam usaha penyelesaian konflik Aceh ini menggunakan dua cara yaitu kekuatan bersenjata (militer) dan diplomasi (musyawarah) dengan para pemberontak. Dengan kekuatan bersenjata, Pemerintah menyatakan seluruh Aceh menjadi daerah ”Militaire bystand” sesuai dengan keputusan Presiden No. 175 tahun 1952. Selain itu Pemerintah Indonesia membentuk operasi khusus militer untuk menumpas pemberontakan ini yaitu dengan Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka. Sedangkan dengan cara diplomasi, Pemerintah Indonesia mengirimkan utusan-utusan khusus untuk berdialog dengan pihak pemberontak khususnya dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Akhirnya dengan negosiasi yang panjang serta disepakatinya status otonomi yang khusus bagi Aceh yaitu dengan terbentuknya Daerah Istimewa Aceh dengan kebebasan menjalankan unsur-unsur Syariat Islam di dalamnya, maka berakhirlah pemberontakkan DI/TII Aceh dan terciptalah perdamaian yang sekian lama diidamkan oleh pemerintah Indonesia dan rakyat Aceh. Untuk merayakan perdamaian tersebut diselenggarakan suatu upacara akbar di Blangpadang tanggal 18-22 Desember 1962 yaitu Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA).

Dengan demikian, keistimewaan penyelesaikan pemberontakan DI/TII Aceh adalah bahwa pemberontakan ini diselesaikan dan diakhiri dengan pemberian hak istimewa kepada wilayah Aceh.