Salah satu kebijakan pemerintahan Gus Durdalam bidangsosial dan budaya adalah kebijakan mengenai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Selain itu, Gus Dur juga mencabut larangan untuk menganut paham Marxisme-Leninisme. Dalam bidang ekonomi, kebijakan yang diambil oleh Gus Dur adalah dilakukannya pemecatatan menteri-menteri yang dianggap kurang kompeten dan dibentuknya Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Pembahasan

Gus Dur yang lahir dengan nama Abdurrahman Wahid merupakan anak pertama dari enam (6) bersaudara. Dalam lingkungan pesantren, "Gus" merupakan panggilan untuk abang atau mas. Panggilan kehormatan tersebut dikhususkan untuk seorang anak kiai.

Gus Dur merupakan presiden keempat Republik Indonesia yang menggantikan B.J. Habibie dan disahkan dari perolehan hasil pemilu pada 1999. Dalam pemerintahannya, Gus Dur memiliki berbagai kebijakan yang berlaku. Beberapa kebijakan yang diterapkan Gus Dur adalah dalam bidang sosial-budaya dan ekonomi.

Dalam bidang sosial-budaya, Gus Dur mempunyai sikap toleransi yang tinggi atas umat beragama. Hal ini menyebabkan adanya kebebasan rakyat Indonesia dari memeluk agama yang dipercayainya. Beberapa kebijakan Gus Dur dalam bidang sosial-budaya adalah sebagai berikut.

• Keputusan Presiden (KEPRES)  No 6 Tahun 2000, berisi mengenai pencabutan Inpres No 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.
• Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional, hal ini untuk menghormati adat dan budaya dan warga keturunan Cina di Indonesia.
• Usulan pencabutan MPRS No XXV tahun 1966, pencabutan tersebut menuai kontroversi di mana di dalamnya berisi mengenai larangan penyebaran, menganut, dan mengikuti ajaran Komunisme, Leninisme, dan Marxisme di Indonesia.
• Papua disetujui sebagai nama baru dari Irian Jaya, dengan adanya kebijakan yang diambil tersebut, pergantian nama tersebut disahkan. Bersama dengan itu, bendera Papua dapat dikibarkan kembali. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu kontroversi dan polemik dalam negeri.

Selain kebijakan dalam bidang sosial-budaya, kebijakandalambidang ekonomijuga ditetapkan dalampemerintahan Gus Dur. Beberapa kebijakan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut.

• Dibentuknya Dewan Ekonomi Nasional (DEN), pembentukan ini bertujuan untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia dari krisis ekonomi moneter.
• Adanya Otonomi Daerah di bidang ekonomi, hal ini menyebabkan tiap-tiap daerah di Indonesia mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus seluruh keperluan daerah di bidang ekonomi dengan mengacu pada peraturan daerah masing-masing.
• Diberhentikannya beberapa pejabat dengan dugaan KKN, hal ini dilakukan terhadap menteri-menteri dalam Kabinet Persatuan Nasional di mana sangat memengaruhi kebijakan di dalamnya.

Pelajari lebih lanjut

1. Kondisi politik ekonomi pada masa Gus Dur yomemimo.com/tugas/28860254
2. Perkembangan politik dan ekonomi pada masa Gus Dur yomemimo.com/tugas/14135758
3. Kebijakan Gus Dur yang berkaitan dengan etnis Cina yomemimo.com/tugas/9070715

-----------------------------------

Detail Jawaban

Kelas: 12

Pelajaran: Sejarah

Bab: 8

Kode: 12.3.8

#AyoBelajar