(1.)usi partai pada tahun 1973 merupakan salah satu kebijakan politik pada masa orde baru di bawa pimpinan Presiden Soeharto. Fusi partai merupakan kebijakan politik untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia dengan cara menggabungkan beberapa partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik atas dasar adanya kesamaan tujuan dan program. Berikut ini merupakan tiga kekuatan sosial politik hasil dari kebijakan fusi partai tahun 1973:

1. PPP (Partai Persatuan Pembangunan) merupakan penggabungan partai-partai politik Islam, yang terdiri dari NU, Parmusi, PERTI dan PSII.

2. PDI (Partai Demokrasi Perjuangan) merupakan pernggabungan partai-partai selain 4 partai politik Islam, yang terdiri dari PNI, Partai Murba, Partai Katolik, Parkindo dan IPKI.

3. Partai Golkar (Golongan Karya), dimana partai ini merupakan satu-satunya partai yang tidak melebur atau menggabungkan diri.

Pelaksanaan fusi partai pada tahun 1973 ini menimbulkan beberapa masalah baru, yaitu adanya konflik internal maupun eksternal pada setiap partai dan partai politik yang tidak dapat menjalankan fungsi secara semestinya.

(2.)Tujuan Pemilu 1971 sebenarnya baik, yaitu menciptakan kehidupan politik bangsa Indonesia yang demokratis setelah tragedi politik 30 September 1965. ”Sayangnya, pemilu direkayasa dengan cara-cara yang justru antidemokrasi. Berbagai aturan dan tata cara dimanipulasi untuk memenangkan Golkar sebagai mesin politik rezim Orde Baru. Inilah pseudo democracy atau demokrasi semu yang mengelabui rakyat,” kata Anhar, yang saat itu menjadi mahasiswa Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam Pemilu 1971, beberapa partai masih memperoleh suara cukup lumayan karena mampu mempertahankan pendukung tradisionalnya. NU masih punya basis kuat di pedesaan, seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan. Parmusi, yang seakan merupakan penjelmaan dari politik eksponen Masyumi, masih berakar di masyarakat Islam perkotaan.

~Maaf jika ada kesalahan saya mengutip dari beberapa sumber~