Sistem Demokrasi Parlementer mengikuti dengan berubahnya bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menggunakan konstitusi RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Sementara (UUDS) 1950.

Penerapan sistem Demokrasi Parlementer dimulai sejak 17 Agustus 1950-5 Juli 1959, dengan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan dan Presiden sebagai Kepala Negara.

Sejak penerapannya yang berlangsung sembilan tahun itu, terdapat beberapa kali pergantian kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri, diantaranya :

- kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951)

- kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952)

- kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953)

- kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-Juli 1955)

- kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956)

- kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956-Maret 1957)

- kabinet Djuanda (Maret 1957-Juli 1959)

Dengan demikian, pergantian pemerintahan pada Masa Demokrasi Parlementer terjadi sebanyak 7x dari awal kabinet hingga berakhirnya kabinet di Masa Demokrasi Parlementer.