Jawaban:

Sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 tak mengenal kata "perdana menteri". Menurut Pasal 4 ayat 1 UUD 45: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Ayat 2 di pasal yang sama berbunyi: “dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden." Di bawah Presiden dan Wakil Presiden, dalam Pasal 17, terdapat para menteri yang diangkat Presiden dan bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Tapi, hanya tiga bulan setelah UUD 1945 menjadi konstitusi yang sah, pelanggaran konstitusional terhadap Pasal 4 ayat 1 terjadi. Semuanya bermula ketika Sekutu, yang diboncengi NICA, masuk ke Indonesia pada September 1945.

Petinggi militer Sekutu tampak sulit menerima pemimpin negara yang pernah bekerjasama dengan Jepang (kolaborator). Kebetulan, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta dianggap sebagai kolaborator. Tak peduli apapun alasannya, kolaborator tetap dianggap cacat.

maaf kalo salah

Demi Perundingan, Sjahrir Diangkat JadiPerdana Menteri

Penjelasan:

Sjahrir, di mata banyak pihak, terutama pengikutnya, bukan sosok kolaborator. Di masa pendudukan Jepang, dia tidak bekerjasama dengan Dai Nippon. Dia lebih suka mendengar radio sambil berharap Jepang kalah ketimbang berurusan dengan pejabat fasis militer Jepang. Sjahrir boleh dibilang "bersih" dan akan mudah dihormati oleh tentara Sekutu ketimbang Sukarno-Hatta.

Menurut Sutan Sjahrir dalam pamflet berjudul Perdjoeangan Kita yang dirilis pada 10 November 1945, perjuangan menuju demokrasi sosial haruslah “dengan membersihkan diri dari noda-noda fasis Jepang […] orang-orang yang sudah menjual jiwanya dan kehormatannya kepada fasis Jepang disingkirkan dari pimpinan revolusi."