:Jawaban:

Pancasila digunakan sebagai dasar

untuk mengatur penyelenggaraan

ketatanegaraan negara, yang

meliputi bidang idiologi, politik,

ekonomi, sosial budaya, dan

pertahanan keamanan.

Pembahasan

Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Ketetapan ini sudah tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu meletakkan Perpu di bawah UU.

Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 merupakan pengganti TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Pada ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 pasal Pasal 2 disebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia

1. UUD 1945 dan perubahannya.
2. Ketetapan MPR RI.
3. Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah.
6. Keputusan Presiden yang bersifat Mengatur.
7. Peraturan Daerah.

Ketetapan ini diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2011, yang mengatur hierarki Peraturan Perundang-undangan Reblik Indonesia yaitu

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
3. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
7. Peraturan Kabupaten atau Kota

«semoga membantu ya»

jadikan

jawaban terbaik ya