Jawaban:

1.Pernyataan tersebut Benar, bahwa Prints Maurits memang mengusulkan pembentukan kongsi dagang VOC. Saat menjadi perwakilan di Staten General, Prints Maurits mengusulkan agar para pedagang Belanda bekerja sama membentuk perusahaan dagang yang lebih besar. VOC berkantor pusat di Amsterdam. VOC juga memperoleh hak berdagang di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magellan.

Hal yang melatarbelakangi usulan Prints Maurits adalah untuk mengurangi persaingan antara pedagang Belanda dengan pedagang Eropa lainnya dan memonopoli perdagangan.

2.Pernyataan tersebut Salah,Karena Deandles sangat mengagumi Napoleon Bonaparte yang menyebarkan semangat Revolusi Prancis. Bahkan Deandles menganggap dirinya sebagai anak Revolusi Prancis yang mencoba menerapkan gagasan-gagasan Revolusi Prancis ke seluruh dunia.

3.Yaitu:

-Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan (berlangsung hingga 1964), yang dibagi lagi menjadi beberapa distrik.

-Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat. Sistem pemerintahan feodal oleh Raffles dianggap dapat mematikan usaha-usaha rakyat.

-Penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka kemudian dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat.

-Politik memecah belah juga menjadi salah satu kebijakan Inggris di Indonesia.

4.Johannes van den Bosch adalah pencetus cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa. Ia merancang gagasannya menggunakan landasan yang sangat sederhana. Bosch mengganti bentuk setoran pajak tanah yang semula uang menjadi tanaman bernilai ekspor. Ia ingin mendorong petani agar lebih rajin bekerja dan menciptakan kemakmuran bagi dua pihak: Belanda dan para petani.

5.

Undang-Undang Agraria 1870 (bahasa Belanda: Agrarische Wet 1870) diberlakukan pada tahun 1870 oleh Engelbertus de Waal (menteri jajahan) sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Jawa. Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) antara lain karena kesewenangan pemerintah mengambil alih tanah rakyat. Politikus liberal yang saat itu berkuasa di Belanda tidak setuju dengan Tanam Paksa di Jawa dan ingin membantu penduduk Jawa sambil sekaligus keuntungan ekonomi dari tanah jajahan dengan mengizinkan berdirinya sejumlah perusahaan swasta.

UU Agraria memastikan bahwa kepemilikan tanah di Jawa tercatat. Tanah penduduk dijamin sementara tanah tak bertuan dalam sewaan dapat diserahkan. UU ini dapat dikatakan mengawali berdirinya sejumlah perusahaan swasta di Hindia Belanda.

UU Agraria sering disebut sejalan dengan Undang-Undang Gula 1870, sebab kedua UU itu menimbulkan hasil dan konsekuensi besar atas perekonomian di Jawa.