4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 pemerintah pendudukan Jepang merombak sistem pemerintahan daerah di wilayah Indonesia. Akan tetapi, Yogyakarta dan Surakarta tidak termasuk daerah yang dirombak sistem pemerintahannya karena ....a. Raja Yogyakarta dan Surakarta melakukan perlawanan terhadap Jepang
b. pemimpin Yogyakarta dan Surakarta lebih mendukung Belanda
c. rakyat Yogyakarta dan Surakarta menolak kebijakan Jepang
d. situasi politik di Yogyakarta dan Surakarta tidak kondusif
e. Yogyakarta dan Surakarta berkedudukan sebagai kochi
5. Pada 5 September 1942 pemerintah Jepang membentuk Chuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat) dan Chuo Sangi Kai (Dewan Pertimbangan Daerah). Tugas utama kedua lembaga tersebut
adalah ....
a. mengajukan saran terkait politik dan pemerintahan
b. mengesahkan rencana perundang-undangan
c. mengawasi organisasi pergerakan pemuda
d. mengawasi kebijakan perekonomian
e. mengatur kebijakan kemiliteran
6. Dalam pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan, pemerintah Jepang menjalin kerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis.
Tujuan tindakan Jepang tersebut adalah ....
a. mengindoktrinasi tokoh-tokoh nasionalis
b. mencegah munculnya gerakan "bawah tanah"
c. meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap Jepang
d. memecah-belah pergerakan tokoh-tokoh nasionalis
e. melatih tokoh nasionalis untuk menjalankan pemerintahan​