Jawaban:

Dalam perjalanannya, NU, sempat menghadapi dilema untuk bergerak sepenuhnya di bidang sosial atau ikut dalam kehidupan politik.

Sempat menyatakan kembali ke Khittah NU dan tidak terjun ke persaingan politik, Nahdlatul Ulama kemudian diwakili beberapa partai setelah kebijakan Asas Tunggal di bawah pemerintah Suharto dilupakan.

Sejalan dengan Muktamar NU yang ke 32 di Makassar tanggal 22-27 Maret 2010, BBC Indonesia menurunkan laporan khusus tentang organisasi sosial Islam terbesar di Indonesia ini.

Dalam bagian ini anda bisa melihat tonggak-tonggak penting dalam perjalanan NU sejauh ini.

Masa awal

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekah, sebagian kalangan pesantren, yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermazhab.

Karena sikap yang berbeda itu, kalangan pesan ini tren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925 dan tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

Raja Ibnu Saud belakangan mengurungkan niatnya dan di Mekah -hingga kini- bebas dilaksanakan ibadah yang sesuai dengan mazhab masing-masing.

Itulah peran kalangan pesantren internasional yang pertama -seperti ditulis dalam situs Nahdlatul Ulama.

Dan keberhasilan memperjuangkan kebebasan bermazhab itu kemudian mendorong kesepakatan membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama -yang artinya Kebangkitan Ulama- pada taggal 31 Januari 1926 dengan dua tokoh utamanya: Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah.

Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dengan Khittah NU sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

Kebangsaan dan Kemasyarakatan

Pada masa penjajahan, NU bersama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam lainnya -sepeti Serikat Dagang Islam dan Muhammadiyah- secara terbuka menentang kolonialisme.

NU antara lain mengeluarkan pernyataan yang menolak kerja rodi maupun milisi.

Cikal bakal NU -yang disusun oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah- memang berupa organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathan, yang artinya Kebangkitan Tanah Air pada 1916.

Kemudian dua organisasi lain berdiri, yaitu Nahdlatul Tujjar dan sekolah Taswirul Afkar sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri.

"Ketiganya menjadi latar belakang sebelum NU berdiri. Nilai-nilai ketiga lembaga itu yang menjadi sebuah dasar untuk NU ke depan," kata Profesor Abdul A'la dari IAIN Sunan Ampel kepada BBC Indonesia.

Dengan nilai-nilai tersebut, maka politik kebangsaan dan kerakyatan di Nahdlatul Ulama tidak bisa ditawar-tawar lagi.

"NKRI setelah merdeka sudah tidak perlu dipersoalkan lagi. Kemudian politik kerakyatan, bagaimana memberdayakan masyarakat pedesaan menjadi masyarakat madani yang kokoh."

"Dua hal itu merupakan benang merah yang sama sekali tidak bisa diabaikan kalau berbicara tentang NU. Di atas kertas, itu merupakan komitmen," kata Profesor Abdul A'la.

Penjelasan:

maaf kalau salah