Jawaban:

Perkembangan kabinet di masa demokrasi parlementer, yakni tahun 1950 hingga 1959, berjalan secara cepat. Selama belangsungnya demokrasi parlementer (1950-1959) terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Cepatnya pergantian kabinet tersebut disebabkan oleh keadaan politik Indonesia yang tidak stabil di masa tersebut.

Pembahasan:

Masa Orde Lama berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1966. Masa Orde Lama tersebut dibagi kembali dalam tiga masa, yakni masa mempertahankan kemerdekaan, masa demokrasi parlementer/liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Di masa tersebut perpolitikan Indonesia dalam kondisi yang tidak stabil, terlebih pada masa demokrasi parlementer. Ketidaksatabilan perpolitikan tersebut menyebabkan cepatnya pergantian kabinet di masa tersebut.

Pada demokrasi parlementer atau yang tepatnya pada kurun waktu 1950 hingga 1959, telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Berikut ini adalah penjelasannya.

Kabinet Natsir (September 1950 hingga Maret 1951)

Kabinet ini dipimpin oleh seorang tokoh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang bernama Mohamad Natsir. Kabinet ini jatuh karena adanya mosi tidak percaya yang diusung oleh PNI.

Kabinet Sukiman (April 1951 hingga Februari 1952)

Kabinet ini dibentuk atas kerja sama dua partai, yakni Masyumi dan PNI. Kabinet yang memulai kinerjanya pada April 1951 ini dipimpin oleh seoran tokoh Masyumi yang bernama Sukiman Wiryosanjoyo. Kabinet ini jatuh karena munculnya mosi tidak percaya dari salah satu partai pengusungnya, yaitu PNI.

Kabinet Wilopo (April 1951 hingga Juni 1953)

Kabinet yang dipimpin oleh tokoh yang bernama Wilopo ini dibentuk setelah keberhasilan Wilopo mendapat suara mayoritas di dalam parlemen. Tugas utama dari kabinet ini adalah menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota parlemen dan konstituante. Sayangnya, kabinet ini jatuh sebelum berhasl melaksanakan tugas utamanya.

Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953 hingga Juli 1955)

Sama seperti halnya kabinet Wilopo, kabinet yan dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo ini mendapatkan tugas utama untuk menyelenggarakan pemilu parlemen dan konstituante. Kabinet ini telah membentuk panitia pemilihan umum dan penetapkan pelaksanaannya, yaitu pada 29 September (perlemen/DPR) dan 15 Desember (konstituante), di tahun 1955. Sayangnya, kabinet ini pun dibubarkan sebelum pelaksanaan pemilu. Keberhasilan kabinet ini adalah mampu menyelanggarakan konferensi internasional, yaitu Konferensi Asia Afrika (KAA) di tahun 1955.

Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 hingga Maret 1956)

Tidak seperti dua kabinet sebelum, kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap ini berhasil menyelenggarakan pemilu DPR dan Konstituante di tahun 1955 secara demokratis dengan lancar. Kabinet ini dibubarkan karena tidak disetujuinya rencana Soekarno untuk melibatkan PKI dalam kabinet.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 hingga Maret 1957)

Kabinet ini merupakan kabinet kedua yang dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo. Selama berjalannya, kabinet ini dihadapkan pada berbagai permasalahan, di antaranya adalah otonomi daerah, keuangan negara, nasib buruh, dan permasalahan Irian Barat. Kabinet ini jatuh karena tidak berhasil menyelesaikan permasalahan Irian Barat dengan Belanda.

Kabinet Djuanda (Maret 1957 hingga Juli 1959)

Kabinet yang dipimpin oleh tokoh bernama Djuanda Kartawijaya ini merupakan kabinet terakhir di masa penerapan demokrasi parlementer di Indonesia. Kabinet ini dibubarkan dengan adanya Dekrit Presiden 1959 yang menjadi akhir dari masa demokrasi parlementer