Jawaban:

Di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, Perancis berhasil menguasai Belanda. Ia kemudian membentuk pemerintahan boneka. Pada tahun 1796, De Heeren XVII yang mengatur operasi VOC di Indonesia dibubarkan. De Heeren XVII digantikan dengan komite baru. Tak lama, pada 1 Januari 1800, VOC dibubarkan. Operasional VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, Louis Napoleon sebagai penguasa di Belanda pada tahun 1806. Kemudian pada 1808, Louis mengirim Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia. Selama tiga tahun yakni dari 1808-1811, Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Baca juga: Reaksi Bangsa Indonesia Terhadap Kedatangan Belanda Di masa kepemimpinan Daendels, rakyat dan penguasa-penguasa setempat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Para raja-raja di Jawa dipaksa mengabdi kepada Belanda. Kebijakannya yang paling kontroversial, pembangunan jalan dari Anyer hingga Panarukan yang menelan banyak korban. Pada masa pemerintahan Daendels, pemerintah kolonial menjual tanah-tanah milik Gubernemen (pemerintah) kepada pihak partikelir atau pihak swasta. Awalnya, Daendels hanya menjual tanah rampasan dari Kesultanan Banten di Jasinga. Namun ia juga menjual tanah-tanah di sekitar Batavia (Jakarta) yang disebut Ommelandene. Langkah ini diambil Daendels setelah Belanda mengalami kesulitan keuangan akibat perang melawan Inggris. Berakhirnya masa penjajahan Perancis Willem V dari Belanda berhasil lolos dari serangan Perancis dan melarikan diri ke Inggris pada 1795. Ia tinggal di Kew dan memerintah dari sana. Lewat surat-surat Kew terungkap, para pejabat jajahan Belanda diperintah untuk menyerahkan wilayah mereka ke orang-orang Inggris supaya tidak jatuh ke tangan Perancis.

Penjelasan:

semoga membantu