Jawaban:

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, belum ada lembaga swasta yang melayani jasa menarik zakat dan mendistribusikannya. Oleh sebab itu, selain menyalurkan langsung seorang diri kepada mustahiq, pengelolaan zakat dikelola terpusat oleh negara.

Abu Bakar membuat sistem penarikan zakat di tingkat daerah. Langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan mengirim surat kepada setiap gubernur yang mengelola wilayah kekuasaan Islam. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa gubernur perlu menyiapkan orang-orang yang menarik zakat, membuat hukum daerah yang dapat membantu proses penarikan zakat.

Dalam surat juga ditegaskan, bahwa zakat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi kaum muslimin, yang memiliki kelebihan harta. Serta saat melakukan penyaluran zakat, gubernur diinstruksikan untuk mengukur kadar pemberian secara adil dan sesuai kebutuhan dari mustahiq. Tidak boleh kurang, tidak boleh berlebihan. Walaupun ada seorang mustahiq yang meminta zakat lebih, selama sudah diukur sesuai kebutuhannya, maka tidak diperbolehkan menambah. Hal ini guna untuk pemerataan orang-orang yang menerima zakat.

Pengelolaan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar Asyidiq cukup terpusat dikelola oleh negara. Sistem penyalurannya pun tidak jauh berbeda dengan bagaimana cara Rasulullah menyalurkan zakat. Rasulullah menggunakan Baitul Mal untuk menampung, menghitung, serta mendistribusikan zakat kepada mustahiq. Bila Sahabat belum membaca ulasan Sejarah pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad

Penjelasan:

maaf kalau ada yang kurang jelas ;)