Jawaban:

Berikut beberapa praktik perkara kongkrit di bidang hukum tata negara:

Sengketa Konstitusi: Sengketa antara lembaga negara atau lembaga negara dengan rakyat terkait interpretasi atau pelanggaran terhadap konstitusi.

Gugatan terhadap Keputusan Pemerintah: Gugatan terhadap keputusan pemerintah yang dianggap tidak adil, tidak benar, atau melanggar hak-hak individu atau kelompok.

Sengketa Pemilu: Sengketa yang terjadi pada proses pemilihan umum, misalnya terkait dengan pelanggaran dalam tahapan kampanye, proses pencoblosan, dan penghitungan suara.

Sengketa Kepemilikan Tanah: Sengketa antara pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan atas tanah, misalnya terkait dengan sertifikat tanah atau batas-batas wilayah.

Sengketa Administratif: Sengketa terkait dengan tindakan administratif dari lembaga pemerintah, misalnya terkait dengan proses pengangkatan atau pemberhentian pegawai negeri sipil atau izin usaha.

Sengketa Internasional: Sengketa antara negara dengan negara lain, misalnya terkait dengan batas wilayah, hak-hak maritim, atau perdagangan internasional.

Gugatan Hak Asasi Manusia: Gugatan terhadap tindakan pemerintah atau pihak lain yang dianggap melanggar hak asasi manusia, misalnya terkait dengan diskriminasi atau pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat atau berkumpul.

Sengketa terkait dengan hak-hak lingkungan: Sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan hak-hak lingkungan, misalnya terkait dengan pengelolaan limbah atau dampak lingkungan dari suatu proyek pembangunan.