Jawaban:

Apabila masyarakat yang memiliki tanah tidak dapat membuktikan adanya sertifikat kepemilikan tanah sebelum berlakunya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), maka masyarakat tersebut dapat mengalami masalah hukum yang disebabkan oleh tidak adanya bukti kepemilikan tanah yang sah. Tanah tersebut dapat dinyatakan tidak memiliki pemilik yang sah menurut hukum, atau dapat juga dinyatakan milik negara. Hal ini dapat terjadi karena UUPA merupakan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah secara terpadu, serta mengatur tentang sistem kepemilikan tanah di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat yang memiliki tanah untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut dengan cara memperoleh sertifikat hak atas tanah yang sah.