UU No. 25 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Dokumen perencanaan pembangunan merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam UU tersebut.

Ada beberapa dokumen perencanaan pembangunan yang termuat dalam UU No. 25 tahun 2004, yaitu:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW merupakan dokumen perencanaan yang mengatur tentang penggunaan ruang wilayah yang terdiri dari ruang terbuka hijau, ruang terbuka lainnya, dan ruang terbuka untuk kegiatan pembangunan. RTRW merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang mengatur tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. RPJMD merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan yang mengatur tentang program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. RKPD merupakan dasar bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan dokumen perencanaan keuangan yang mengatur tentang pendapatan dan belanja daerah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. APBD merupakan dasar bagi penyusunan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Semua dokumen perencanaan pembangunan tersebut saling terkait dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Setiap dokumen perencanaan pembangunan harus merujuk ke dokumen perencanaan pembangunan sebelumnya dan merupakan dasar bagi dokumen perencanaan pembangunan berikutnya.