Jawaban:

Keputusan tata usaha negara yang cacat dari perspektif kewenangan adalah keputusan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum atau otoritas yang relevan. Keputusan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi negara atau masyarakat, serta dapat merugikan hak-hak individu atau kelompok.

Contohnya, jika seorang pejabat tata usaha negara yang tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan, namun ia tetap mengeluarkan peraturan tersebut, maka keputusan tersebut cacat dari perspektif kewenangan. Hal ini karena pejabat tersebut tidak memiliki otoritas yang cukup untuk mengeluarkan peraturan, sehingga keputusan tersebut tidak sah dan tidak berlaku.

Analisis terhadap keputusan tata usaha negara yang cacat dari perspektif kewenangan harus dilakukan untuk menentukan apakah keputusan tersebut dapat diterima atau tidak. Apabila keputusan tersebut tidak dapat diterima, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki atau membatalkan keputusan tersebut. Selain itu, perlu juga dilakukan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah terjadinya keputusan cacat dari perspektif kewenangan di masa yang akan datang.

Penjelasan: