Sebagai masyarakat biasa saya tidak memiliki kepentingan politik atau afiliasi dengan partai politik tertentu, oleh karena itu saya akan memberikan pandangan secara netral dan objektif mengenai pernyataan tersebut.Pemerintah atau lembaga negara dalam suatu negara dapat memiliki kebijakan atau rencana yang menunda pemilihan umum dalam konstitusi pemilu dalam jangka waktu tertentu. Alasan yang mendasari penundaan tersebut dapat beragam, misalnya untuk memberikan waktu bagi pemerintah dalam melaksanakan program atau agenda pemerintahan, atau karena kondisi keamanan dan kesehatan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya pemilihan umum pada waktu yang telah ditetapkan.Namun, keputusan untuk menunda pemilihan umum harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Terlalu sering menunda pemilihan umum dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah atau lembaga negara terkait sedang mencoba memperpanjang masa jabatannya atau menghindari tanggung jawab yang seharusnya mereka emban.Sebagai kontrak politik, pemilihan umum merupakan sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka dan menentukan arah kebijakan yang akan diambil dalam masa depan. Oleh karena itu, menunda pemilihan umum harus dilakukan dengan tetap memperhatikan hak suara dan partisipasi politik masyarakat.Dalam konteks analisis statistik, menunda pemilihan umum dapat berdampak pada perubahan dinamika politik dan sosial di suatu negara. Analisis perubahan tersebut dapat dilakukan melalui survei opini publik, pemetaan keterwakilan politik, dan analisis data lainnya yang relevan.