Tria politica atau pemisahan kekuasaan adalah suatu sistem politik di mana kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi tiga cabang independen, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Faktor-faktor yang mendukung suatu negara dapat menerapkan tria politica adalah sebagai berikut:

• Kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas dalam pemerintahan: Dalam suatu negara, pemisahan kekuasaan membantu menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam pemerintahan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan, masing-masing cabang pemerintah dapat memfokuskan perhatian mereka pada tugas dan tanggung jawab mereka sendiri, sehingga tidak ada kekuasaan tunggal yang terlalu dominan.

• Perlindungan hak asasi manusia: Pemisahan kekuasaan dapat membantu melindungi hak asasi manusia. Dengan kekuasaan yang dibagi-bagi, ada kemungkinan lebih kecil bagi pemerintah untuk menyalahgunakan kekuasaannya atau membatasi kebebasan individu.

• Pengawasan yang lebih efektif: Dalam sistem tria politica, masing-masing cabang pemerintah saling mengawasi satu sama lain, sehingga dapat membantu menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Efek buruk dari suatu negara yang tidak menerapkan tria politica antara lain adalah:

• Terjadinya penyalahgunaan kekuasaan: Jika kekuasaan hanya terpusat pada satu cabang pemerintahan, maka akan ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar.

• Tidak adanya keteraturan dan stabilitas dalam pemerintahan: Tanpa pemisahan kekuasaan, pemerintah dapat menjadi kacau dan tidak stabil, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakamanan.

• Pelanggaran hak asasi manusia: Jika pemerintah memiliki terlalu banyak kekuasaan, maka hak asasi manusia dapat dilanggar dan tidak dilindungi dengan baik.

• Pengawasan yang kurang efektif: Dalam sistem pemerintahan yang tidak menerapkan tria politica, pengawasan yang dilakukan bisa saja tidak efektif, sehingga lebih mudah terjadi tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.