KUHPerdata merupakan hukum yang mengatur perihal perdata. Di Indonesia, Hukum KUHPerdata dapat menjerat siapa saja tanpa terkecuali sesuai pada sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pembahasan:

Manusia adalah makhluk sosial dan selalu berhubungan dengan orang lain. Tentu saja, hidup dalam masyarakat menciptakan hukum yang mengatur kehidupan itu. Jenis hukum ini disebut hukum perdata.

Hukum perdata sering disebut sebagai hukum perdata, karena istilah "hukum perdata" umumnya berlawanan dengan "militer". Oleh karena itu, istilah “hukum perdata” sering digunakan.

Hukum adalah alat atau seperangkat aturan. Hukum perdata adalah hak, properti, dan semua peraturan terkait antara orang alami dan badan hukum. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang-orang dalam masyarakat. Istilah

KUHPerdata berasal dari bahasa Belanda “Burgerlijk Recht”. Hukum perdata disebut juga  hukum privat atau hukum perdata. Namun dewasa ini, istilah hukum perdata lebih umum digunakan. KUHPerdata Indonesia terdiri dari :

• Hukum Perdata Umum. Ketentuan hukum yang mengatur hubungan pribadi masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan kepentingan pribadi. Peraturan adat tersebut pada umumnya tidak tertulis dan berlaku secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat hukum adat.

• Hukum Sipil Eropa. Peraturan atau undang-undang yang mengatur hubungan hukum yang mempengaruhi kepentingan orang Eropa. Hukum perdata domestik. Bidang hukum akibat produk dalam negeri. Bagian dari KUHPerdata Domestik adalah UU Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, dan UU Agraria, UU No. 5 Tahun 1960.

Pelajari lebih lanjut :

Materi tentang hukum pada yomemimo.com/tugas/1390751

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1