1. Agarsistem hukumdi Indonesia bekerja dengan baik dalam penegakkan HAM maka perlu adanya perbaikan sistem hukum dan peningkatan kesadaran hukum.
2. Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, Jaminan Hak Asasi Manusiayaitunegara berkewajiban menghormati HAM warga negaranya.
3. Pemerintahan melalui Nawacita No.5 selain itu pemerintah juga memiliki program percepatan pertumbuhan ekonomi "economic growth"; percepatan pengentasan kemiskinan; percepatan proyek-proyek infrastruktur.

Pembahasan

Hukum berarti seperangkat peraturan yang dibuat oleh penguasa dalam hal ini ialah pemerintah yang bersifat mengikat.

1. Agar Hukum dan HAM bekerja dengan baik ada beberapa jalan yang ditempuh, sebagai berikut:

a. Perbaikan Sistem Hukum

Adanya pembaharuan dan perubahan dalam bidang hukum terus dijalankan dengan kondisi hukum yang terpuruk. Pembaharuan dilakukan oleh organisasi masyarakat, LSM, akademisi dan politisi. Reformasi sistem hukum patut disambut baik demi perbaikan kondisi bangsan dan negara Indonesia. Reformasi hukum yang dimaksud meliputi struktur, substansi, dan kultur serta sarana prasarana hukum.

b. Meningkatkan kesadaran hukum

Kesadaran hukum mempunyai peranan dalam proses penegakan hukum dan HAM. Kesadaran hukum tidak bisa datang atau dipaksakan dari luar, melainkan datang dari dalam diri seseorang sendiri. Dengan demikian, kesadaran pentingnya hukum dan HAM diperlukan untuk mendukung efektifitas hukum dan HAM. Kesadaran ini dapat dibentuk dengan adanya pendidikan hukum dan HAM kepada msyarakat baik melalui pendidikan formal maupun informal.

2. Ditinjau dari sudut pandang Hukum Tata Negara, Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) artinya negara berkewajiban menghormati HAM warga negaranya, tersirat di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, , hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.

3. Sekitar 15 hingga 20 persen dari 6.000-7.000 kasus yang masuk ke Komnas HAM merupakan pengaduan tentang konflik agraria. Kasus-kasus tersebut terdiri atas kasus mengenai sengketa pertanahan, perebutan akses terhadap Sumber Daya Alam di berbagai sektor, baik di kehutanan maupun di non-kehutanan, seperti pedesaan, perkotaan, bahkan di pesisir.

Dalam hal ini KPK memfasiltasi dengan adanya Gerakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam. Gerakan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman dua belas Kementerian/Lembaga untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan. Pemerintahan melalui Nawacita No.5 mendorong land reform dan program peningkatan lahan untuk para petani seluas 9 juta ha. Selain itu pemerintah juga memiliki program percepatan pertumbuhan ekonomi "economic growth"; percepatan pengentasan kemiskinan; percepatan proyek-proyek infrastruktur. Keseluruhan dari program tersebut dipastikan terkait dengan lahan sehingga dalam program pembangunan tersebut terdapat potensi konflik agraria.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang Hukum dan HAM pada yomemimo.com/tugas/41067282

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1