Penjelasan:

Pencantuman klausul baku dalam perjanjian jual beli tidak selalu dibolehkan dan tergantung pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen.

Dalam UUPK, pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa klausul baku dalam perjanjian tidak sah jika mengakibatkan ketidakadilan bagi konsumen. Klausul baku adalah ketentuan dalam perjanjian yang dibuat oleh satu pihak dan diadopsi oleh pihak lain tanpa negosiasi.

Klausul baku yang merugikan konsumen dapat berupa klausul yang memberikan keuntungan yang berlebihan bagi penjual atau membebankan risiko yang tidak sepatutnya pada konsumen. Contohnya adalah klausul yang mengecualikan tanggung jawab penjual dalam hal barang cacat atau rusak, atau klausul yang menetapkan biaya pengiriman atau biaya lain yang tidak seharusnya dibebankan pada konsumen.

Dalam hal ini, jika klausul baku dalam perjanjian jual beli tidak adil bagi konsumen, maka klausul tersebut dianggap tidak sah dan tidak berlaku. Konsumen berhak untuk menolak klausul tersebut atau mengajukan gugatan jika merasa dirugikan akibat klausul tersebut.

Jadi, sebelum mencantumkan klausul baku dalam perjanjian jual beli, penjual harus memastikan bahwa klausul tersebut tidak merugikan konsumen dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam UUPK.