Jawaban:

UU no 11 tahun 2020 sudah ditetapkan sejak November 2020 ini. Sesuai dengan minat saya pada isu tata ruang maka saya kemudian membandingkan perubahan isi UU baru ini dengan UU no 26 tahun 2007 yang isinya mengikuti perubahan dari UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena tidak memiliki keahlian bidang hukum maka tulisan ini hanya memperlihatkan perubahan yang ada. Selanjutnya terkait konsekwensi kedepannya masih perlu dikaji secara lebih detail bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tata ruang di Indonesia.

Beberapa highlight yang saya dapatkan antara lain:

Izin Pemanfaatan Ruang diganti dengan istilah ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Dimana ketentuan mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang akan dijabarkan detail dalam Peraturan Pemerintah.

Izin Pemanfaatan Ruang diganti dengan istilah ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Dimana ketentuan mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang akan dijabarkan detail dalam Peraturan Pemerintah.Kawasan Strategis Provinsi dan Kabupaten tidak masuk dalam kategori Rencana Rinci Tata Ruang, hanya RDTR.

Aturan mengenai penetapan Kawasan Hutan minimal 30% dihilangkan.

Aturan mengenai penetapan Kawasan Hutan minimal 30% dihilangkan.Penetapan Rencana Tata Ruang bukan mendapat persetujuan Menteri tetapi tertulis persetujuan Pemerintah Pusat.

Pidana denda untuk pelanggaran Tata Ruang oleh koorporasi mendapatkan diskon dari sisi pemberatan yang dalam UU 26 tahun 2007 disebutkan3 (tiga) kali, tetapi dengan UU Cipta Kerja hanya 1/3 (sepertiga) kali.

Penjelasan:

Maaf kalo salah

Tolong jadikan jawaban terbaik

plis kak