Berikut ini adalah pertanyaan dari siscamelani136 pada mata pelajaran SBMPTN untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
mengangkat pegawai bawahan dengan menentukan tugas dan kewajiban masing-masing, dan perintah
dilakukan secara tertulis, ada pengaturan mengenai hubungan kewenangan, dan promosi kepegawaian
didasarkan dari aturan-aturan tertentu.
Sumber: ADPU 4130/5 hal 5.11
Soal:
Berdasarkan padangan birokrasi mengenai Max Weber di atas bagaimana penerapannya dalam suatu
birokrasi yang ada di pemerintahan kita, tentukan menurut pandangan anda apa yang sering menjadi
permasalahan dalam birokrasi yang ada di pemerintah kita!
3. Di akhir tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap terjadinya korupsi dalam internal
Kementerian Sosial. Menteri Sosial, Juliari Batubara ditetapkan menjadi tersangka karena diduga
menerima uang sebesar Rp17 Miliar dari dana bantuan sosial COVID-19. Di tengah hingar bingar
pengadaan barang dan jasa untuk menolong banyak orang, Juliari menemukan celah untuk menerima
suap dan diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia bersama dengan MJS dan AW, sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen, ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus korupsi ini akhirnya menjadi perhatian publik karena telah merugikan negara, melanggar etika,
serta dianggap tidak bermoral karena dilakukan di masa pandemi. Tindakannya pun dikecam banyak
pihak. Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi, kasus korupsi bantuan sosial ini dapat dikelompokkan
sebagai tindak pidana korupsi yang melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan
keuangan negara serta menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat
merugikan keuangan negara.
soal: silahkan analisis terkait kasus di atas dikaitkan dengan etika administrasi publik
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawaban:
Penjelasan:
Ciri-karakteristik New Public Management (NPM) merupakan menjadi berikut:
Orientasi dalam output (outcome): NPM menekankan pentingnya mencapai output yg konkret & terukur menjadi indikator keberhasilan pemerintahan.
Desentralisasi & devolusi kekuasaan: NPM mendorong delegasi kekuasaan & tanggung jawab pada unit-unit yg lebih kecil, baik pada taraf regional juga lokal.
Pengelolaan berbasis kinerja: NPM memakai konsep pengukuran kinerja buat menilai efisiensi & efektivitas pelayanan publik.
Pemberian swatantra pada instansi pemerintah: NPM menaruh wewenang yg lebih akbar pada instansi pemerintah buat mengelola asal daya & merogoh keputusan.
Menerapkan prinsip-prinsip manajemen swasta: NPM mengadopsi beberapa praktik manajemen berdasarkan sektor swasta, misalnya orientasi dalam pelanggan, penggunaan insentif, & fleksibilitas organisasi.
Spirit bisnis pada birokrasi mengacu dalam pendekatan yg mendorong pegawai birokrasi buat mempunyai semangat & perilaku kerja yg seperti menggunakan praktik-praktik yg diterapkan pada global bisnis. Spirit bisnis pada birokrasi meliputi inovasi, efisiensi, orientasi dalam output, & kemampuan beradaptasi. Dalam konteks birokrasi pada negara kita, penerapan spirit bisnis bisa sebagai tantangan. Birokrasi cenderung mempunyai struktur yg kaku & mekanisme yg rumit, yg mungkin Mengganggu inisiatif & inovasi. Selain itu, orientasi dalam kepatuhan terhadap anggaran & mekanisme bisa Mengganggu fleksibilitas & adaptasi terhadap perubahan. Namun, menggunakan dorongan & dukungan yg tepat, penerapan spirit bisnis pada birokrasi pada negara kita bisa membantu menaikkan efisiensi, inovasi, & pelayanan publik.
Dalam penerapan prinsip-prinsip birokrasi yg diungkapkan sang Max Weber, masih ada beberapa konflik yg acapkali ada pada birokrasi pada pemerintahan kita, antara lain:
Nepotisme & patronase: Terkadang pengangkatan pegawai atau penempatan pada jabatan berdasarkan dalam interaksi personal atau kepentingan politik daripada kualifikasi & kompetensi yg seharusnya.
Korupsi: Praktik korupsi bisa merajalela pada birokrasi, pada mana pegawai memakai wewenang mereka buat memperoleh laba pribadi.
Birokrasi yg lamban: Struktur birokrasi yg kompleks & mekanisme yg rumit tak jarang mengakibatkan proses pengambilan keputusan yg lamban & birokrasi yg nir responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketidakjelasan tugas & tanggung jawab: Kurangnya definisi yg kentara mengenai tugas & tanggung jawab pada birokrasi bisa menyebabkan ketidakjelasan pada aplikasi tugas & koordinasi antarunit.
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh udin121206 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Thu, 10 Aug 23