Jawaban:

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum sistem informasi dan manajemen Pertanahan Nasional di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, terdapat juga beberapa kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan pertanahan, seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2016 tentang Penerapan Sistem Informasi Pertanahan Nasional.

jika sesuai tolong bantu jadikan jawaban tercerdas ya. terimakasih sehat selalu