SOAL 1

a. Dasar hukum Standar Akuntansi Pemerintah yang saat ini digunakan sekaligus resume singkat dasar hukum terbaru tersebut termasuk latar belakang penggantiannya

Dasar hukum Standar Akuntansi Pemerintah yang saat ini digunakan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005. PP No. 71 Tahun 2010 mengatur tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah yang mengacu pada standar akuntansi yang berbasis akrual, yaitu mencatat transaksi keuangan pada saat terjadinya dan mengakui pendapatan serta beban pada saat terjadi, tidak hanya pada saat diterima atau dibayarkan.

b. Perbedaan SAP versi terbaru dengan PP No 24 Tahun 2005, dilihat dari:

Ruang lingkup dan basis akuntansi

• SAP versi terbaru mengatur penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, sementara PP No 24 Tahun 2005 berbasis kas.
• SAP versi terbaru mencakup seluruh entitas pemerintah, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), badan layanan umum (BLU), dan lembaga lainnya yang dibiayai oleh pemerintah. Sedangkan PP No 24 Tahun 2005 hanya mencakup entitas pemerintah.

Komponen laporan keuangan

• SAP versi terbaru memiliki tambahan komponen laporan keuangan, yaitu laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, yang tidak ada pada PP No 24 Tahun 2005.
• SAP versi terbaru mengatur penyusunan laporan keuangan secara lebih rinci, termasuk mengatur tata cara pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas transaksi keuangan pemerintah.

Sumber informasi:

• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

SOAL 2

Komponen Laporan Keuangan Akuntansi Kas Menuju Akrual Akrual

Pendapatan X X

Belanja X X

Utang  X

Piutang  X

Kas dan Setara Kas X

Aset Tetap  X

Ekuitas  X

Laba/Rugi  X

Keterangan:

• Komponen laporan keuangan yang dicetak tebal merupakan komponen yang terdapat dalam kedua jenis akuntansi (kas menuju akrual dan akrual).
• Komponen laporan keuangan yang dicetak biasa hanya terdapat dalam salah satu jenis akuntansi.

Pembahasan:

Sistem akuntasi pemerintah pusat adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewjiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan imformasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapt diandalkan.

Fakor penting yang menjadi pendorong tumbuh pesatnya perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia yaitu :

1. Diterapknnya tiga paket UU yang mengatur keuangan Negara pasal 32 (1) UU no 17 tahun 2003 tentang kuangan Negara mengamatkan bahwa laporan pertanggungjwban pelaksnaan APBN/APBD berupa laporan keungan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akkuntansi pemerintahan.
2. Diterapkannya UU tentang pemerintahan daerah dan UU tentang perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.
3. Profesi akuntansi.
4. Birokrasi.
5. Masyarakat (LSM dan wakil rakyat).
6. Sektor swasta.
7. Akademisi.
8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Pelajari Lebih lanjut

Pelajari Lebih lanjut tentang Pengertian akuntansi pemerintah yomemimo.com/tugas/3333008

#BelajarBersamaBrainly#SPJ1