Berikut ini adalah pertanyaan dari unknown pada mata pelajaran SBMPTN untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
3. “Provinsi Bali sebagai salah satu daerah percontohan telah menunjukan peningkatan performa pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!. Hal ini dibuktikan dengan Provinsi Bali yang berhasil masuk ke dalam Top 30 Instansi Pengelola Pengaduan Terbaik hasil Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ke-4 pada tahun 2022,” katanya. Adapun jumlah pengaduan masuk di Provinsi Bali hingga semester 1 tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 26 persen dari tahun 2021, dengan persentase penyelesaian pengaduan sebesar 100 persen. Rata-rata tindak lanjut juga meningkat dari 1 hari di tahun 2021 menjadi 0.4 hari di tahun 2022. Pada tahun 2022, Provinsi Bali telah memperbarui SK Tim Pengelola Pengaduan dan telah menyusun rencana aksi pengelolaan pengaduan sebagai bentuk komitmen atas perbaikan pengelolaan pengaduan berkelanjutan. (, diakses pada tanggal 23- 11-2022 pukul 07.04 wib). Sehubungan dengan hal tersebut: 1. Anda uraikan bagaimana hak dan kewajiban masyarakat atas pelayanan publik. 2. Bagaimana penyelesaian terhadap terjadinya pelanggaran atau maladministrasi dalam pelayanan publik. 25 4. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) untuk tingkat banding. Sehubungan dengan hal tersebut: a. Bagaimana kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan Indonesia. b. Anda uraikan kapan suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan public dan kapan yang bukan merupakan kegiatan pemerintahan?
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Jawaban:
- Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, tepat waktu, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan tidak diskriminatif. Selain itu, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan publik, serta harus mematuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- Penyelesaian terhadap terjadinya pelanggaran atau maladministrasi dalam pelayanan publik dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelayanan publik yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dapat mengajukan pengaduan ke instansi yang bertanggung jawab. Instansi tersebut kemudian harus menyelesaikan pengaduan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, seperti dengan memberikan informasi, penjelasan, atau tindak lanjut yang diperlukan.
- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. PTUN memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak yang berwenang dengan pihak lain yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tingkat banding dari sengketa yang telah ditangani oleh PTUN.
- Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan Indonesia adalah menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. PTUN memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak yang berwenang dengan pihak lain yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah.
- Suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan public apabila perbuatan tersebut merupakan kegiatan pemerintah yang melayani kepentingan umum. Kegiatan pemerintahan yang bukan merupakan kegiatan pemerintahan adalah kegiatan yang tidak merupakan tanggung jawab pemerintah dan tidak dilakukan oleh pemerintah.
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh daffamahendra1 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Fri, 31 Mar 23