Secara umum, pemilik tanah memiliki hak atas sumber air yang ada di tanah mereka. Namun, di beberapa negara atau daerah, pemerintah mungkin memiliki regulasi yang mengatur penggunaan air dari sumber-sumber tertentu. Dalam kasus ini, jika pemilik tanah tidak mengijinkan orang lain untuk mengambil air dari sumber air di tanah mereka, maka tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap regulasi yang ada. Hal ini dapat menyebabkan sanksi hukum atau denda bagi pemilik tanah.

Dalam konteks hukum, pemilik tanah dapat mengklaim air yang ada di tanah mereka sebagai hak milik atas tanah tersebut, asalkan ia tidak menghambat hak orang lain.

Pada sisi lain, jika orang yang mengambil air tanpa izin dari pemilik tanah, dapat diperlakukan sebagai pelanggaran hukum. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan hukum negara, ada yang memberikan sanksi administratif, ada juga yang memberikan sanksi pidana.

Pemerintah berperan dalam mengatur dan mengawasi penggunaan air di tanah yang di pemerintah miliki, serta melakukan sanksi atau tindakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Namun dalam konteks tanah pribadi, pemerintah tidak dapat mencampuri masalah ini tanpa izin dari pemilik tanah atau dengan persetujuan kedua belah pihak.