Menurut Widjanarko (2016), terdapat empat prosedur pendirian organisasi bisnis berbadan hukum yang harus dilakukan, yaitu:

1. Penyusunan Akta Pendirian Badan Hukum: Dalam tahap ini, calon pendiri organisasi bisnis perlu menyusun akta pendirian yang berisi ketentuan-ketentuan tentang organisasi bisnis, seperti nama badan hukum, alamat, tujuan, dan kegiatan usaha yang akan dilakukan.

2. Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum: Setelah akta pendirian dibuat, tahap selanjutnya adalah melakukan pengesahan di hadapan Notaris. Pengesahan ini diperlukan agar badan hukum memiliki legalitas dan dapat melaksanakan kegiatan usahanya secara sah di hadapan hukum.

3. Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP): Ketika telah mendapatkan pengesahan akta pendirian badan hukum, badan hukum yang telah didirikan perlu mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di instansi pemerintah yang berwenang, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. SIUP adalah surat yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha untuk menjalankan kegiatan perdagangan, sehingga penting untuk dipenuhi.

4. Pendaftaran Badan Hukum di Kementerian Hukum dan HAM: Setelah mendapatkan SIUP, tahap selanjutnya adalah pendaftaran badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran ini diperlukan agar badan hukum dapat memiliki status hukum yang jelas, sehingga mampu melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pendiri badan hukum tersebut.

Dengan mengikuti prosedur-prosedur pendirian badan hukum menurut Widjanarko, diharapkan organisasi bisnis yang didirikan nantinya dapat berjalan secara legal, terstruktur, dan produktif.